Pelayanan Kesehatan Untuk Siapa?

Secara umum kalau kita ingin membagi pasien berdasarkan mampu atau tidak mampu bayar maka dapat kita bagi atas;
(1) pasien yang mampu membayar seluruh pembiayaan pengobatan mulai dari masuk rumah sakit sampai pulang rumah sakit,
(2) pasien yang mampu membayar sebagian pembiayaan dan
(3) pasien yang tidak mampu sama sekali membayar sebagian apalagi keseluruhan pembiayaan.

Persoalan nya adalah bahwa ketiga kelompok ini memiliki hak yang sama memperoleh pelayanan terbaik di negeri ini sebagai warga negara.

Lantas…siapa yang bertanggung jawab menutupi selisih pembiayaan pasien kelompok 2 dan 3???
Jawabannya sesungguhnya ada pada pasal 34 undang undang dasar 1945 yang menyebutkan Fakir miskin dan anak anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Sampai pada undang-undang dasar 1945 ternyata sangat mudah mendapatkan jawabannya. Namun pada kenyataannya dilapangan ketika seorang pasien berhadapan dengan petugas baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut masih ada muncul perbedaan persepsi yang memicu pertengkaran pasien dan petugas.

Ada dua hal pemicu pertengkaran ini: Yang pertama adalah masalah ketidaktauan pasien pada prosedur yang difasilitasi pemerintah dan ketergesaan pasien dalam mendapatkan pelayanan. Kedua adalah masalah kekurang pahaman petugas terhadap kesesuaian fasilitas dan jenis masalah yang dihadapi seorang pasien.

Untuk dua masalah terakhir ini saya pikir perlu diadakan edukasi baik terhadap pasien maupun petugas kesehatan sehingga mempermudah pelayanan dan menghindari pertengkaran.
Rujukan:
1. UUD 1945.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional.

(Disalin dari FB, 27 Juli 2014)

Categories : Cerita saya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *